TRIBUNNEWS.COM--Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik anggaran 2013 yang digelontorkan pemerintah untuk Polri sebesar Rp 1,8 triliun.
Salah satu anggaran tersebut digunakan untuk membeli kuda seharga Rp 468 juta/ekor dan anjing Rp 150 juta/ekor."KPK perlu mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,8 triliun. Sebab sangat banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli," kata Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Selasa (22/1).
Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk membeli perahu karet Rp 156 juta per unit, laptop Rp 28 juta per unit, eksternal hardisk Rp 7 juta per unit, serta kendaraan SAR darat Rp 2,7 miliar per unit.
"Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Sementara untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit," ujar Neta.
Menurut Neta, anggaran POPSP tersebut di luar anggaran Polri tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp 43,4 triliun, dan mendapat persetujuan DPR November 2012.
"Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP," papar Neta.
Neta berharap KPK segera memberikan pengawasan terhadap rencana penggunaan anggaran tersebut dengan ketat, dengan cara menurunkan tim investigasi guna menelisik proyek tersebut.
"Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR itu cawe-cawe dalam proyek ini," ujarnya.
Neta menambahkan, selama ini banyak proyek pengadaan Polri yang bersifat mubazir. Padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar.
Dihubungi terpisah Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, anggaran pembelian kuda dan anjing dengan harga per ekor yang mencapai ratusan juta itu diperuntukan untuk Direktorat Satwa yang ada di bawah Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam). Itu merupakan rencana kebutuhan Polri dalam menunjang operasional di lapangan.
"Semuanya itu dalam proses perencanaan, sudah merupakan sarana kebutuhan dalam mendukung tugas operasional kepolisian," jelas Boy.
Mengenai harga yang dianggarkan untuk satu ekor hewan yang memiliki kemampuan khusus itu, Boy mengaku tidak terlalu memahami rinciannya. "Kalau kaitan harga mahal dan sebagainya, lebih baik mencari second opinion, saya kurang paham juga," kata Boy.
Menurut Boy, jumlah satwa yang digunakan dalam menunjang operasional kepolisian di lapangan saat ini dinilai masih kurang. Namun untuk rincian jumlah satwa yang dimiliki Polri, Boy belum memiliki rinciannya.
Polri pun mempersilakan pihak-pihak eksternal mengawasi penggunaan anggaran Rp 1,8 triliun lembaga tersebut yang diketuk DPR November 2012 lalu. "Proses anggaran ini diawasi DPR, dalam prosesnya nanti silakan semua pihak melakukan pengawasan, termasuk pengawas eksternal, KPK juga, silakan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi Alius.
Menurut mantan Waka Polda Metro Jaya ini, anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk belanja aset yang dibutuhkan dalam menunjang tugas dan operasional di lapangan. Namun juga untuk belanja rekruitmen personel Polri tahun 2013 dan operasional Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri.
"Rp 1,8 triliun itu masih harus dikurangi Rp 475 miliar untuk rekruitmen anggota Polri sebanyak 15 ribu personel," ujar Suhardi. Dia menyebut terdapat banyak item dari alokasi anggaran yang akan dibelanjakan dari anggaran Rp 1,8 triliun.
Disinggung mengenai harga kuda dan anjing yang mencapai ratusan juta per ekor, Suhardi mengatakan jumlah tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing hewan.
"Ada kriteria yang dimiliki, hewan yang memiliki kemampuan yang sudah matang tentu berbeda dengan yang belum bisa apa-apa. Seperti anjing nanti mereka difungsikan untuk kemampuan mengendus narkotik," katanya.
